uu 17 tahun 2007. Dalam UU ini diatur mengenai BPK yang diberikan tugas dan. uu 17 tahun 2007

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005–2025 2. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan. 16, jdih. E. Transaksi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025. METADATA PERATURAN. misalnya adalah batas umur 17. 3985, LL SETNEG : 24 HLM. Menimbang : a. Disahkan pada 7 Mei 2008, Berlaku mulai 7 Mei 2008. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pengunjung Sebulan Terakhir. UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Nomor. Jakarta Tanggal Penetapan. Permendiknas No. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; e. Panjang Nasional. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di lokasi penangkapan, pihak kepolisian juga mengamankan dua orang anak di bawah umur. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f,. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 01 Januari 2008 Sumber. NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. id - Mami Icha, mucikari berusia 24 tahun, ditangkap polisi karena diduga melakukan bisnis prostitusi anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949; b. 2017/NO. Kamis, 26 Agustus 2021 22:26:37 WIB Senin,. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, 1. Tipe Dokumen. 17, LN. 2020. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No. 36, TLN No. NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. UU No. ABSTRAK: Latar belakang pengesahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) adalah bahwa: kegiatan perdagangan merupakan salah. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . § UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 40 Th 2007 ttg Perseroan Terbatas. Unduh dokumen resmi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek-aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari badan usaha di Indonesia. 19 Tahun 2011 . UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. presiden republik indonesia, 2007 Undang-undang (UU) NO. PUTUSAN Nomor 39/PUU-XIV/2016. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru; g. Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. pdf. UU ini telah dilakukan uji materil oleh MK dengan nomor putusan 3/PUU-VIII/2010. Pasal 177 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran. Sebelumnya UU HPP telah disahkan bersama oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. Pengunjung Kemaren. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. KUALIFIKASI Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah terdiri atas Kualifikasi Umum, dan Kualifikasi Khusus. Kelebihan UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Bentuk. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 17 Juli 2007 Tanggal Berlaku. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Laporan Teknis Kebijakan Undang-Undang Indonesia Arsip Dokumen Laporan Teknis Kebijakan Undang-Undang Lampiran UU No 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005 2025. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal 57. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Mengingat : 1. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikanUU_2007_28. Jakarta: Legalitas. Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; b. Baca juga: UU HPP Sudah Diundangkan sebagai. Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 versi. Status Peraturan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun - 1995 tentang Cukai; UU 39/2007 . Lembar Kerja Peraturan. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal. PEMERINTAHAN DAERAH. Isi. Undang-Undang No. Peraturan Perundang-undangan. naskah akademis ruu tentang perubahan atas uu no. 72, TLN NO. BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN ANAK Bagian Pertama Pengangkatan Anak Antar Warga Negara. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 17 Tahun 2017; dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian: T. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (UU/2007/21) (2007) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL. Cek semua fitur Transaksi. Menimbang: a. PEMERINTAH telah mengundangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP) sebagai UU Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021. Pasal 17 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya. Judul. Indonesia, Pemerintah Pusat . 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang. 4703, LL SETNEG : 19 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga I. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. NOMOR 25 TAHUN 2007. pada tanggal 17 Juli 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85. UU 17 2000. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025: Pengarang: Edited : Penerbitan: Jakarta Novindo Pustaka Mandiri 2007 : Deskripsi Fisik: v, 123p. 85, TLN NO. Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 21. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025: Nomor: 17: Tahun: 2007: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan:. Permenkes Nomor 63 Tahun 2013 17. Download File Peraturan. Tambahkan komentar baru . 73. b. kemdikbud. Kurikulum adalah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan M(Berita Negara asyarakat Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 12. 2006. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 17 Sintok Cinnamomum sintok Minyak sintok 18 Trawas, krangean Litsea odorifera Minyak trawas 19 Tusam Pinus merkusii Minyak terpentinPENJELASAN. E. Ln. STATUS PERATURAN. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH. Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; b. Diubah dengan. PP No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara. tentang. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 18. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Perubahan paling akhir dalam undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara adalah Undang-Undang No. Nomor 2 5 Tahu n 2014 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta. UU Nomor 17 Tahun 2008. BNPB. Tujuan uu rpjp nasional. ; 21 cm. 17 tahun 2003 merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi keuangan negara. 43 Tahun 2007; UU No. NOMOR 39 TAHUN 2007 . bahwa bahan peledak komersial merupakan barang berbahaya yang dibutuhkan untuk. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. ABSTRAK PERATURAN. TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL . Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah. NOMOR 26 TAHUN 2007. id : 2 hlm. 6139, LL SETNEG : 3 HLM. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mengingat : 1. Pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025. E. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Mengingat : 1. KOMPAS. Plus Jakarta. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. Indonesia, Pemerintah Pusat. 15. 17 April 2007 Tanggal Pengundangan. com – Di Indonesia, undang-undang yang mengatur koperasi saat ini adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Status Regulasi. UU No. Mengingat: 1. 05 Februari 2007. Peraturan Menteri nomor 45/PRT/M/2007 129702 kali. STATUS PERATURAN. 2 Tahun 2009 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; d. MENURUT UU NO. 9 Tahun 2014; No. NOMOR 16 TAHUN 2000. 1 PENGANTAR 1. 1. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2007. NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rabu, 16 September 2020. Tempat Penetapan. UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN . 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. bahwa air sebagai bogian dari sumber daya air merupakan cabang. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang. 2006/NO. Energi - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. a. f. 1 17. Judul. Link Terkait. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UMUM: 1. UU No. PKS Bakal Tolak Revisi UU IKN, Soroti Soal Obral HGU hingga 190 Tahun. 2020/NO. 000. Dasar hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO di Indonesia adalah berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan. UU ini juga mencabut UU. PMA No. Diubah dengan.